WEBINAR

WEBINAR

Imunisasi dan vaksi, halal atau haram?

Badan kesehatan dunia WHO telah menyatakan imunisasi dengan vaksin adalah langkah preventif yang telah teruji efektif dan efisien mencegah penyakit. Namun sejumlah isu tentang vaksin beredar di tengah masyarakat Indonesia yang menyebabkan masyarakat takut dan enggan untuk melakukan vaksinasi. Salahsatunya adalah isu terkait kehalalan imunisasi vaksin yang masih menjadi perdebatan. Padahal, vaksinasi merupakan salah satu cara ampuh memutus mata rantai penularan penyakit, termasuk Covid-19.
Webinar IHATEC ke-9 kali ini akan mendiskusikan mengenai status halal atau haram imunisasi dengan vaksin. Webinar ini memberikan gambaran kepada masyarakat Indonesia agar semakin memahami terkait kehalalan imunisasi vaksin sehingga tidak perlu khawatir saat harus memberi atau mendapatkan vaksin imunisasi.

Peran Standar Halal dalam Sertifikasi Halal

Sehubungan dengan berlakunya UU Jaminan Produk Halal No. 33 tahun 2014 barang yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, maka Indonesia Halal Training and Education Center (IHATEC) sebagai lembaga pelatihan memandang perlu menginformasikan kepada pelaku industri mengenai Standar halal dalam sertifikasi halal. Oleh karena itu IHATEC menyelenggarakan webinar ini sebagai wadah diskusi antara pelaku usaha  dan lembaga terkait yang berewenang

Penerapan Sistem Jaminan Halal di Saat Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 membuat seluruh pelaku industri memutuskan untuk menunda pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan masing – masing sejak bulan Maret 2020. Webinar ini menginformasikan kepada pelaku industri mengenai mekanisme penerapan Sistem Jaminan Halal dalam sertifikasi halal di Saat Pandemi COVID-19.

Challenge of Halal Certification in The Pharmaceutical Industry

Pentingnya kekebalan tubuh menjadi lebih diperhatikan mengingat wabah COVID-19 yang telah terjadi hingga saat ini, minat pada kesehatan dan daya tahan pun semakin meningkat. Indonesia juga dihadapkan dengan kewajiban produk bersertifikat halal berdasarkan UU Jaminan Produk Halal No.33 tahun 2014 yang diberlakukan sejak Oktober 2019. Dengan demikian, hal ini dapat menciptakan peluang dan tantangan bagi para pemangku kepentingan di sektor farmasi untuk meraih konsumen dengan penawaran yang lebih terspesialisasi dan berbeda untuk memenuhi kebutuhan mereka dan juga tetap mengikuti regulasi wajib bersertifikat halal di Indonesia.

Sertifikasi Penyelia Halal dan Auditor Halal Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal

Salahsatu persyaratan Penyelia Halal dan Auditor Halal adalah memiliki kompetensi sesuai dengan peraturan UU Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014. Dalam rangka menjamin kompetensinya, Penyelia Halal dan Auditor Halal dapat mengikuti sertifikasi kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Webinar ini memberikan gambaran tentang peran Penyelia Halal dan Auditor Halal yang kompeten dalam tercapainya jaminan produk halal di Indonesia.

Persyaratan Bahan Halal Berdasarkan Fatwa Mui Dan Dokumen Pendukung Kehalalan Bahan

Penetapan suatu produk halal atau haram hanya dapat dilakukan oleh orang dan lembaga yang kompeten. Dalam sertifikasi halal, kewenangan penetapan hukum kehalalan produk atau fatwa diberikan kepada Komisi Fatwa MUI. Selain itu, persyaratan dokumen bahan halal penting untuk dilengkapi perusahaan agar dapat menjamin bahwa bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tidak berasal dari bahan haram atau najis. Webinar ini membahas mengenai persyaratan bahan halal berdasarkan FATWA MUI dan persyaratan dokumen pendukung kehalalan bahan.

Challenge of Halal Certification in the Cosmetic Industry

Pasar kosmetik halal yang semakin berkembang membuktikan semakin tingginya permintaan konsumen. Tambahan “Halal” bukan hanya jaminan bahwa produk tersebut diizinkan bagi umat Islam. “Halal” telah menjadi simbol global untuk pilihan gaya hidup dan jaminan kualitas. Namun saat ini ketersediaan dan aksesibilitas kosmetik halal masih terbatas. Webinar ini  memberikan gambaran menyeluruh tentang Tantangan Sertifikasi Halal di Industri Kosmetik, termasuk persyaratan dokumen, titik kritis halal dalam produk kosmetik dan lain-lain.

Bisakah UMKM Disertifikasi Halal?

Hingga saat ini, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami berbagai kendala dalam Sertifikasi Halal. Bahkan banyak di antara pelaku UMKM yang memilih untuk tidak mensertifikasi halal produknya. Padahal, saat ini sertifikasi halal telah menjadi ketetapan hukum berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yaitu bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Webinar ini membahas tentang dapat tidaknya UMKM di sertifikasi halal,  kendala UMKM dalam proses sertifikasi halal beserta solusinya.

From Farm to Fork : Peran Kunci Logistik dalam Pemenuhan Kehalalan Produk

Undang – undang Jaminan Produk Halal menyebutkan semua produk yang masuk dan beredar di seluruh Indonesia wajib bersertifikat halal. Implikasinya, proses awal hingga akhir pengiriman barang sampai ke tangan konsumen harus terjamin kehalalannya. Seiring dengan pemberlakukan UU JPH tersebut, industri logistik halal pun akan berkembang pesat 5 tahun ke depan. Webinar ini memberikan gambaran secara mendalam terkait peran industri logistik dalam penerapan sistem jaminan halal serta pembahasan solusi apabila terdapat kendala yang muncul.

id_IDIndonesian